√ Sejarah Dan Hasil Sidang Pembentukan Bpupki Dan Ppki Lengkap
Pembentukan BPUPKI dan PPKI
Daftar Isi :
Janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso
Pada tahun 1 44, kedudukan Jepang makin teijepit oleh Sekutu dalam Perang Dunia IL Beberapa wilayah yang dulu pernah dikuasai oleh Jepang telah jatuh ke tangan Sekutu. Kondisi tersebut diperparah dengan mundurnya moral masyarakat Jepang, produksi peralatan perang merosot, dan permasalahan dalam bidang logistik. Kondisi tersebut sangat memukul Jepang. Oleh alasannya yaitu itu, perlu diupayakan menyebarkan cara semoga memulihkan kondisi tersebut. Satu-satunya cita-cita bagi Jepang yaitu Indonesia.
Untuk menggoda bangsa Indonesia, maka pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang dewan legislatif Jepang, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa tempat Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan merdeka “kelak di lalu hari”. Pengumuman tersebut disambut bangga oleh bangsa Indonesia.
Pembentukan BPUPKI
Setelah Jepang memperlihatkan kesepakatan kemerdekaan di lalu hari kepada bangsa Indonesia, para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia segera menuntut kesepakatan tersebut untuk diwujudkan. Akibat desakan para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dan kedudukan Jepang yang makin terdesak, maka Letnan Jenderal Kumakici Harada (pimpinan tentara Jepang di Jawa) pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kcmerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai), dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat ditunjuk sebagai ketua BPUPKI dan R.P. Suroso sebagai wakil ketua.
Setelah susunan pengurus BPUPKJ terbentuk, pada tanggal 28 Mei 1945 diresmikan oleh pemenintah bala tentara Jepang, sekaligus dilangsungkan upacara persiapan BPUPKI di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon Jakarta (sekarang gedung departemen luar negeri).
Pada waktu itu dilakukan upacara pengibaran bendera Hinomaru oleh M.r. A.R.Pringgodigdo yang lalu disusul dengan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih oleh Toyohiko Masuda. Peristiwa tersebut membangkitkan semangat para anggota BPUPKI dalam usahanya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selain membangkitkan semangat anggota BPUPKI,juga menggugah semangat bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh kemerdekaan.
Dalam perjalanannya BPUPKJ menyelenggarakan dua kali sidang.
Sidang pertama BPUPKI (29 Mei 1 945—1 Juni 1945)
Dalam sidang pertama membahas perihal dasar negara. Ketua BPUPKI dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam pembukaannya meminta pandangan dan anggota mengenai dasar negara Indonesia.
Sidang ini menekankan bahwa sesuatu yang akan dijadikan dasar negara hendaknya dicari dan digali dan nilai-nilai yang sudah berakar besar lengan berkuasa dan hati dan pikiran rakyat. Selain itu semoga sanggup diterima secara bundar dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa tokoh yang mengajukan konsep perihal dasar negara yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Jr Soekarno.
Dalam pidatonya, Jr. Soekarno juga memberi ajakan mengenai nama dasar negara Indonesia merdeka, yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Dalam rapat tanggal 1 Juni 1945, nama yang dipilih untuk dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Oleh alasannya yaitu itu, tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai ban lahirnya Pancasila. Dengan berakhirnya rapat pada tanggal 1 Juni 1945, maka selesailah pelaksanaan persidangan pertama BPUPKI.
Dalam pertemuan ini pula dibuat lagi Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilan. Ketua Panitia Sembilan yaitu Ir. Soekarno, dengan anggotanya Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wachid Hasim. H. Agus Salim, danAbikusno Tjokrosujoso. Tugas Panitia Sembilan yaitu menyusun rencana Pembukaan Undang-Undang Dasar.
Dalam persidangan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan yaitu sebagai berikut:
- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- (Menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Persatuan Indonesia.
- (Dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat akal dalam permusyawaratan/perwakilan.
- (Serta mewujudkan sesuatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan berhasilnya merumuskan calon dasar negara tersebut maka kiprah Panitia Sembilan selesai pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan oleb Mr. Muhammad Yamin disebut “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”. Rancangan itu diterima secara bundar dan setuju untuk dimatangkan dalam sidang kedua BPUPKI mulai tanggal 10 Juli 1945.
Persidangan kedua BPUPKI (10 Juli 1 945—1 6 Juli 1945)
Sidang BPUPKI yang kedua mempunyai jadwal khusus yaitu mempersiapkan rancangan undang-undang dasar, termasuk jugapembukaannya. Sebelum BPUPKI mulai sidang yang kedua, bangsa Indonesia telah mempunyai rancangan undang-undang dasar yang telah disusun oleh panita 9 yang dikenal dengan istilah “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”. Dalam sidang ini dibuat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang pada risikonya bersepakat bahwa preambule atau pembukaan diambil dan Piagam Jakarta.
Dalam persidangan BPUPKI yang kedua (10 Juli 1945 — 16 Juli 1945) yang membahas undang-undang dasar tetapkan bahwa bentuk negara Indonesia yaitu republik dan wilayah negara Indonesia yakni seluruh wilayah Kepulauan Indonesia yang semula wilayah kekuasaan Hindia Belanda.
Sebelum sidang BPUPKI berakhir, Panitia Perancang UUD melaporkan hasil dan sidang yaitu:
- Pernyataan Indonesia Merdeka.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar.
- Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh.
Dengan keberhasilan dan Panitia Perancang Undang-Undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka kiprah BPUPKI dinyatakan telah selesai dan dibubarkan.
Baca Juga :
- Pranata Sosial : Pengertian dan Jenis beserta Penjelasannya Lengkap
- Air Tanah : Pengertian, Macam, Jenis dan Manfaatnya Lengkap
Sumber aciknadzirah.blogspot.com