Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Home / Umum

√ Aturan Perdata Di Indonesia : Pengertian, Kaidah Dan Sumbernya Lengkap

Pengertian, Kaidah dan Sumber Hukum Perdata di Indonesia



Pengertian Hukum Perdata – Istilah aturan perdata ini dikemukakan pertama kali oleh Prof. Djojodiguno. Yang diterjemahkan dari kata burgerlijkrecht di masa pemerintahan Jepang. Sinonim dari aturan perdata ini yakni civielrecht dan privatrecht.


Kaidah dan Sumber Hukum Perdata di Indonesia √ Hukum Perdata di Indonesia : Pengertian, Kaidah dan Sumbernya Lengkap


Pengertian Hukum Perdata


Para hebat memberi batasan aturan perdata, menyerupai berikut ini. Dengan pengertian menyerupai berikut :



  1. Suatu peraturan yang di dalamnya mengatur hal-hal yang essensial bagi kebebasan setiap individu. Seperti contohnya orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan aturan publik memberi jaminan minimal bagi setiap kehidupan pribadi.

  2. Pengertian lainnya dari aturan perdata berdasarkan Vollmar yakni beberapa aturan dan norma yang memberi batasan, dan oleh alasannya itu memberi pinjaman pada kepentingan perorangan dalam perbandingan yang tepat. Diantara kepentingan yang satu dengan kepentingan lainnya, dari orang-orang yang ada di suatu masyarakat tertentu. Khususnya yang mengenai korelasi keluarga dengan kemudian lintas.


Sehingga sanggup dikatakan bahwa pengertian dari aturan perdata berdasarkan para hebat tersebut, kajian utamanya ada pada pengaturan mengenai pinjaman diantara orang yang satu dengan yang lainnya. Namun di dalam aturan subjek, bukan hanya orang tapi juga tubuh aturan yang termasuk subjek hukum. Pengertian aturan perdata secara utuh yakni keseluruhan dari kaidah aturan perdata baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis. Yang mengatur korelasi antara subjek aturan satu dengan yang lainnya, di dalam korelasi kekeluargaan dan di dalam pergaulan di masyarakat.


Kaidah di dalam aturan perdata :


1. Kaidah tertulis


Kaidah perdata tertulis yakni kaidah aturan perdata yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.


2. Kaidah tidak tertulis


Yaitu kaidah aturan perdata yang timbul, tumbuh dan juga berkembang di dalam praktek kehidupan masyarakat atau kebiasaan.


Subjek aturan :


1. Manusia


Karena insan mempunyai beberapa hak subjektif dan kewenangan akan hukum.


2. Badan hukum


Adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan dan juga hak dan kewajiban.


Substansi yang diatur di dalam aturan perdata diantaranya yaitu :


3. Hubungan keluarga


Di dalam korelasi keluarga akan menjadikan aturan mengenai orang dan juga aturan keluarga.


4. Pergaulan masyarakat


Di dalam korelasi pergaulan masyarakat akan menjadikan aturan mengenai harta kekayaan, aturan perikatan dan juga aturan waris.


Dari paparan aturan perdata di atas, ditemukan unsur-unsur aturan perdata. Yang diantaranya sebagai berikut :



  1. Terdapat kaidah hukum.

  2. Mengatur korelasi diantara subjek aturan yang satu dengan yang lainnya.

  3. Bidang aturan yang diatur di dalam aturan perdata meliputi beberapa hal yaitu aturan orang, keluarga, benda, waris, perikatan dan aturan pembuktian serta kadaluarsa.


Hukum Perdata Materiil Di Indonesia


Hukum perdata yang berlaku di Indonesia sangat beranekaragam, maksudnya aturan perdata yang berlaku itu terdiri dari beberapa macam ketentuan hukum. Yang di mana setiap penduduk tunduk pada hukumnya sendiri. Ada yang tunduk pada aturan adat, islam, dan perdata barat. Penyebab dari pluralis aturan di Indonesia yakni :


1. Politik hindia Belanda


Di masa pemerintahan hindia Belanda terbagi menjadi 3 golongan penduduk. Diantaranya sebagai berikut :



  • Golongan Eropa dan semacamnya.

  • Golongan timur asing. Yang dibagi menjadi timur abnormal Tionghoa dan bukan Tionghoa, menyerupai Arab dan Pakistan. Diberlakukannya aturan perdata Eropa, yang bukan Tionghoa diberlakukan aturan adat.

  • Bumiputera. Orang Indonesia asli, diberlakukannya aturan adat.


2. Belum adanya ketentuan aturan perdata yang berlaku dengan cara nasional.


Sumber Hukum Perdata Tertulis


Hukum dibedakan menjadi dua macam, diantaranya yaitu :


1. Sukmber aturan materiil


Yaitu daerah dimana bahan aturan tersebut diambil. Misalnya korelasi sosial, kekuatan politik, hasil dari penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografisnya.


2. Sumber aturan formal


Adalah daerah memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang mengakibatkan peraturan dari aturan formal tersebut berlaku.


Vollmar membagi sumber aturan perdata menjadi empat macam. Antara lain :



  1. KUHPerdata

  2. Traktat

  3. Yurisprudensi

  4. Kebiasaan


Dari ke empat sumber tersebut dibagi kembali menjadi dua macam, yaitu sumber aturan tertulis dan tidak tertulis. Sumber dari aturan perdata tertulis yaitu :



  1. AB (algemene bepalingen van Wetgeving) ketentuan umum permerintah Hindia Belanda

  2. KUHPerdata (BW)

  3. KUH dagang

  4. UU No 1 Tahun 1974

  5. UU No 5 Tahun 1960 Tentang Agraria


Traktat yakni suatu jenis perjanjian yang dibentuk diantara dua negara atau lebih, di dalam bidang keperdataan. Khususnya bersahabat kaitannya dengan sebuah perjanjian internasional. Misalnya perjanjian bagi hasil, yang dibentuk diantara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia.


Yurisprudensi atau putusan pengadilan yakni produk yudikatif, yang isinya yakni kaidah dan peraturan aturan yang mengikat beberapa pihak yang berperkara. Khususnya di dalam kasus perdata. Misalnya H.R 1919 yang mengatur ihwal pengertian pada perbuatan yang melawan hukum. Dengan putusan tersebut maka pengertian dari melawan hukum, tidak menganut arti yang luas. Putusan itu dijadikan sebuah anutan oleh para hakim di Indonesia, dikala tetapkan sengketa ihwal perbuatan yang melawan hukum.


Itulah klarifikasi lengkap mengenai pengertian aturan perdata, dengan kaidah, sumber dan unsur-unsurnya. Semoga sanggup menambah pengetahuan anda.


Baca Juga :




Sumber aciknadzirah.blogspot.com

You may like these posts :