Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Home / Administrasi BPD / Administrasi BUMDes

√ Pola Sk Bpd Perihal Persetujuan Rancangan Perdes Pendirian Bumdes

Konten [Tampil]

Contoh Perdes Pendirian BUMDes yang sebelumnya telah Kami bahas harus disetujui dan ditetapkan melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perihal persetujuan rancangan Peraturan Desa perihal Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes. 

SK BPD perihal janji rancangan perdes BUMDes itu harus ditandatangani oleh Ketua BPD sesudah mendapat persetujuan dari seluruh atau sebagai besar anggota BPD secara kuorum.

Apakah Sobat Desa mencari pola format terbaru SK BPD perihal BUMDes dalam bentuk doc (word) maupun PDF? Jika ya, maka Sobat Desa berkunjung di Situs yang tepat. Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com sudah menyiapkan pola file dokumen yang sanggup Sobat Desa d0wnl0ad dengan gampang dan gratis (free).

Jika Sobat Desa ingin melihat apa dan bagaimana bentuk dari pola SK BPD terbaru ini. Atau mungkin Anda ingin melihat salinan petikan atau redaksi konsiderans menimbang, mengingat (dasar hukum) dan lain-lain yang ada dalam contoh SK BPD perihal BUMDes.

Maka alangkah baiknya, silahkan cek dan lihat petikannya berikut ini :

 Lihat juga : Aplikasi SIA BUMDes Download

Petikan Contoh SK Persetujuan Rancangan Perdes Pendirian BUMDes dari BPD

---KOP BPD---

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................
KECAMATAN ................. KABUPATEN .................
NOMOR : ..................................

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN  RANCANGAN PERATURAN DESA 
TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
 BADAN USAHA MILIK DESA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................
KECAMATAN .................,

Menimbang :
  • bahwa dengan telah diterimanya Rancangan Peraturan Desa ................. perihal Pendirian Badan Usaha Milik Desa, perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Desa perihal Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
  • bahwa ajuan Rancangan Peraturan Desa perihal Pendirian Badan Usaha Milik Desa dari Pemerintah Desa, sesuai dengan ketentuan Pasal …. Peraturan Bupati ................. Nomor ……… Tahun …… perihal Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, telah dilaksanakan pembahasan dan untuk disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa;
  • bahwa untuk dimaksud pada karakter a dan b tersebut di atas, dibutuhkan janji bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

yang sebelumnya telah Kami bahas harus disetujui dan ditetapkan melalui Keputusan Badan P √ Contoh SK BPD perihal Persetujuan Rancangan Perdes Pendirian BUMDes



Mengingat :  
  1. Undang-undang Nomor ..... Tahun ........... perihal Pembentukan Daerah .............................. (Lembaran Negara Tahun ......... Nomor .....);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perihal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 perihal Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 perihal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 perihal Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 perihal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 perihal Desa perihal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 perihal Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 perihal Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 perihal Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 perihal Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 perihal Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 perihal Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 perihal Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor …..);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 perihal Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 perihal Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 perihal Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten ................. Nomor … Tahun …..  perihal Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. );
  14. Peraturan Bupati ................. Nomor ..... Tahun ..... perihal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Berita Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. );
  15. Peraturan Bupati ................. Nomor ..... Tahun ..... perihal Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. );
  16. Peraturan Desa ................. Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa…….Tahun……….-……………..(Lembaran Desa Tahun……Nomor……).

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Desa pada tanggal ……….………….. bertempat di Aula Kantor Desa ................. perihal Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa ................. Kecamatan ................. Kabupaten .................. 


MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KESATU : Menyetujui dan Menyepakati Penetapan Peraturan Desa .................. perihal Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Mengenai prosedur kepengurusan dan tata cara pengelolaan serta teknis lainnya Badan Usaha Milik Desa di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah/diperbaiki apabila di-kemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penetapan-nya.

Ditetapkan di .................
Pada Tanggal ...........................
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................
KETUA,



...........................




contoh format tersebut tentu saja masih agak berantakan. Jika Anda ingin format yang sudah rapi. Bisa donwload file soft copy-nya.

Untuk Anda (Sobat Desa) yang berminat mempunyai file softcopy nya. Sobat Desa sanggup mengunduh atau mend0wnl0ad melalui link berikut ini :


ATAU


Silahkan d0wnl0ad pola format-nya pada link yang sudah Kami sediakan tersebut. Sobat Desa sanggup mend0wnl0ad 2 (dua) jenis dokumen tersebut atau sanggup juga menentukan salah satu nya. Itu tergantung selera Anda.

Seperti biasa kalau ada hambatan atau problem dalam proses d0wnl0ad, jangan sungkan untuk memberitahu atau melaporkan pada Kami.

 Untuk contoh-contoh SK Kepala Desa, Anda sanggup cek di artikel : KUMPULAN FORMAT SK KEPALA DESA.

Demikian review dan preview mengenai pola format SK terbaru BPD perihal persetujuan rancangan peraturan desa perihal Pendirian BUMDes. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, khususnya yang membutuhkan.

Sumber http://format-administrasi-desa.blogspot.com