√ Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga Atas Prakarsa Desa
Konten [Tampil]
Bagaimana tata cara kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga atas Prakarsa Desa? Atau bila Desa yang memprakarsai adanya kolaborasi dengan Pihak Ketiga, bagaimana tata caranya atau mekanisme-nya?
Berikut ini penjelasannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 perihal Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
Berikut ini penjelasannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 perihal Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
Pasal 14
(1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan Perjanjian Bersama;
d. penandatanganan;
e. pelaksanaan; dan
(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad a dilaksanakan dengan tata cara:
a. pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RKP Desa;
d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
e. menganalisis manfaat dan biaya kolaborasi yang terpola dan terukur;
f. menciptakan Kerangka Acuan Kerja menurut informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemda Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
Lihat Juga : Bidang dan Potensi Desa dalam Kerjasama Desa
Lihat Juga : Bidang dan Potensi Desa dalam Kerjasama Desa
(3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad b dilaksanakan dengan tata cara:
a. pemerintah Desa mengumumkan penawaran kolaborasi kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka contoh kerja;
b. pihak ketiga memberikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka contoh kerja;
c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa sehabis pemerintah Desa mendapatkan penawaran kolaborasi dari pihak ketiga;
d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melaksanakan kerja sama.
(4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad c dilaksanakan dengan tata cara:
a. pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat untuk mendapatkan masukan;
c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam abjad b mencakup kolaborasi terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa.
d. Masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam abjad b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung semenjak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat.
e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam abjad d tidak ada masukan dari bupati/wali kota melalui camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga.
f. masukan dari masyarakat dan bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam abjad b dipakai pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
(5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad d dilaksanakan dengan tata cara:
a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling usang 7 (tujuh) hari kerja terhitung semenjak tanggal disepakati; dan
b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh camat atas nama bupati/wali kota.
(6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad e dilaksanakan dengan tata cara:
a. melaksanakan aktivitas sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
b. menatausahakan pelaksanaan kolaborasi oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.
(7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad f dilaksanakan dengan tata cara:
a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan bupati/wali kota melalui camat; dan
b. laporan sebagaimana dimaksud dalam abjad a, dilengkapi dokumen terkait kolaborasi dengan pihak ketiga.
Penjelasan diatas diolah dari Permendagri Nomor 96 Tahun 2017.
Demikian ulasan mengenai Tata Cara Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga atas Prakarsa Desa.
Semoga bermanfaat bagi Sobat Desa.
Terimakasih.
Demikian ulasan mengenai Tata Cara Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga atas Prakarsa Desa.
Semoga bermanfaat bagi Sobat Desa.
Terimakasih.
Semoga barokah.
Salam GERAKAN DESA MERDEKA.
Dari PADEPOKAN DESA.
Oleh LEMBAGA KAJIAN DESA.
Dalam NGAJI DESA.
Penulis : NUR ROZUQI
Editor : MULIATI